Otda: Perjalanan UU dan Paradigmanya

Pemerintah Indonesia secara serius baru melaksanakan desentralisasi sejak dilaksanakannya UU no. 22/1999. Melalui UU ini pemerintah telah melaksanakan kebijakan desentralisasi yang radikal dengan melimpahkan kewenangan urusan pemerintahan ke pemerintah kabupaten/kota, kecuali untuk urusan luar negeri, fiskal dan moneter, pertahanan, keamanan, agama dan kehakiman. UU ini juga menempatkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dengan kewenangan sangat besar, termasuk untuk melakukan pemakzulan terhadap kepala daerah jika dinilai gagal dalam mewujudkan kinerjanya.

Kebijakan yang radikal itu menimbulkan banyak masalah baru. Penolakan atau ancaman penolakan laporan akuntabilitas kepala daerah, ketegangan hubungan antara kepala daerah dan DPRD, politik uang di DPRD, dan sebagainya telah mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU tersebut dan menggantinya dengan UU 32/2004.

Kepala daerah dan DPRD dalam UU 32/2004 dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD karena memiliki kedudukan yang setara dan keduanya bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan UU 32/2004 juga mengalami berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian agar desentralisasi di Indonesia benar-benar mampu memperbaiki praktik penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Beberapa pengaturan yang ada dalam UU ini dirasa belum mampu merespon dinamika daerah yang amat pesat seperti pemekaran, pengelolaan urusan pemerintahan antar-susunan pemerintahan, pengembangan aparatur daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika ini menyadarkan banyak pihak tentang perlunya revisi UU 32/2004 agar perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia benar-benar mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Bersamaan dengan proses revisi konstitusi, ada hal yang mendasar yang juga mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah. Hal tersebut, sebagaimana dibahas Agus Heruanto Hadna (2009), adalah menyelaraskan paradigma reformasi yang menjadi argumentasi dasar pengembangan kebijakan dengan sistem administrasi publik yang berlaku selama ini.

Selama ini, terdapat banyak terjadi inkonsistensi antara desain administrasi publik dengan pilihan strategi reformasi birokrasi. Contoh kasus yang bisa menjadi penunjuk secara jelas dari kerancuan berpikir dalam mereformasi birokrasi sebagaimana telah diungkap di atas adalah tatkala mereformasi sistem anggaran dan sistem perencanaan di tingkat lokal. Ketika mereformasi sistem anggaran pemerintah menerapkan model anggaran berbasis kinerja yang diadopsi dari model New Public Management Anglo Saxon yang banyak memakai asumsi pasar, sedangkan untuk mereformasi sistem perencanaannya pemerintah masih menggunakan model the Old Public Admnistration yang masih kental dengan aroma kekuasaan. Kedua jenis reform ini semestinya terintegrasi karena sektor anggaran dan perencanaan sesungguhnya adalah satu.#

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s