Otonomi Daerah, Apa Kabar?

Selama lebih dari satu dekade terakhir, Indonesia berada di era reformasi. Era yang menandakan berakhirnya rezim orde baru yang otoriter menuju era demokratisasi yang diharapkan akan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai produk hukum telah dibuat di era reformasi ini. Begitu pula banyak terobosan politik yang dilakukan untuk mengukuhkan sistem demokrasi sejati yang ingin dianut bangsa ini.

Namun, perjalanan yang sudah dilalui seakan belum memberikan jalan terang kapan dan bagaimana Indonesia-baru akan tercapai. Harapan yang tak kunjung datang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada berbagai institusi negara terus menurun. Birokrasi, lembaga perwakilan, peradilan, kepolisian dan lain-lain dianggap tidak memiliki kepedulian pada rakyat, bahkan yang tampak nyata justru pertunjukan pertikaian antar-mereka.

Salah satu produk reformasi adalah diperbaharuinya sistem hubungan pusat dan daerah. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 (yang kemudian direvisi menjadi UU no. 32 tahun 2004) merupakan jawaban atas berbagai tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Dan nampaknya, otonomi daerah yang sudah digulirkan tidak mungkin dihentikan lagi. Siap atau tidak siap, pelaksanaan desentralisasi sudah dimulai dan harus diterima sebagai kenyataan dengan segala konsekuensinya.

Berdasarkan pada kajian buku ini, proses demokratisasi dan otonomi daerah yang sudah dilakukan sejak tahun 1999 masih menyisakan sejumlah persoalan:

Pertama, reformasi politik yang radikal ternyata tidak diimbangi dengan reformasi birokrasi. Tidak adanya konsep yang visioner tentang arah dan strategi kebijakan di bidang birokrasi dan administrasi publik menyebabkan upaya yang selama ini dilakukan tidak berjalan dengan efektif. Berbagai permasalahan penting yang terkait dengan reformasi birokrasi antara lain tentang pengaturan peran negara, swasta dan masyarakat sipil; pelaksanaan hubungan pusat dan daerah agar lebih sinergis, pola hubungan antar-daerah, pewujudan kelembagaan pemerintah lokal yang dapat menunjang pembangunan secara efektif, dan pengaturan sistem kepegawaian.

Kedua, reformasi yang kita bangun belum mampu menghasilkan kepemimpinan yang mampu mentransformasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Sampai saat ini kepemimpinan politik dan birokrasi masih merupakan sebuah persoalan besar dalam perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia. Proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia memang sudah mengalami perubahan mekanisme dari yang oligarkis, di mana pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat, menjadi suatu model kepemimpinan yang demokratis, di mana rakyat berhak memilih presiden, gubernur, bupati/walikota secara langsung. Namun di samping membuka peluang dilahirkannya pemimpin-pemimpin lokal yang aspiratif terhadap tuntutan rakyat, pemilihan langsung ternyata juga telah menjadi pemicu munculnya masalah lain yang lebih kompleks, seperti money politics, konflik antar-pendukung, dan kualitas kepemimpinan terpilih yang diragukan kapasitas kepemimpinannya.

Ketiga, pelayanan publik yang merupakan denyut nadi pemerintahan tidak pernah dirasakan hasilnya secara nyata oleh rakyat. Dalam beberapa kasus, reformasi justru membuat kualitas pelayanan publik di beberapa tempat menurun. Aksesibilitas warga miskin untuk pelayanan publik dasar yang masih sangat rendah, sikap para pejabat yang tidak menunjukkan sikap public servant semestinya, hak dan kewajiban antara warga dan pemberi layanan yang masih timpang tindih, alokasi anggaran yang justru banyak terserap birokrasi, adalah bukti otentik bagaimana pelayanan publik ini belum bereformasi#

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s