Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Keamanan

Kebijakan pemekaran daerah telah memakan korban politik. Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat meninggal dalam sidang di gedung wakil rakyat yang ricuh karena massa yang berusaha mendesakkan kelanjutan pemekaran provinsi Tapanuli pada bulan Februari 2009.

Kejadian itu menjadi bukti nyata bahwa otonomi daerah dengan segala turunannya memiliki potensi besar yang mengancam keamanan masyarakat. Potensi-potensi itu bisa diidentifikasi dari hal-hal sebagai berikut:

  • Belum sempurnanya peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang tindihnya peran pemerintah pusat dan daerah, mengakibatkan tersendatnya pembangunan daerah sehingga masyarakat kurang percaya terhadap aparat birokrasi yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa dan ketidaktertiban.
  • Adanya gejala pengedepanan ”putera asli daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi, hal ini menyuburkan lahan KKN bagi birokrasi di daerah.
    • Peraturan perundang-undangan yang multi tafsir sering menyebabkan ”pemanfaatan” anggaran daerah, misalnya tunjangan perumahan DPRD dan penggunaan dana tak terduga.
    • Pilkada banyak diwarnai oleh gugatan karena belum terbentuknya mentalitas siap kalah dari elit politik yang mengatasnamakan rakyat. Hal ini menyebabkan bentroknya massa pendukung dalam bentuk perkelahian massa besar-besaran.
    • Belum adanya standar pelayanan publik (SPM) yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, bisa menyulut emosi mereka untuk melakukan anjuk rasa anarkis.
    • Tumpang tindih pengawasan antara pengawas internal dan eksternal, akan menjadikan pengawasan tidak berjalan efektif, bahkan menyuburkan praktek KKN.

 

Peran Polri

Berdasarkan identifikasi di atas, otonomi daerah ini berpengaruh terhadap tugas Polri dalam melaksanakan penegakan hukum. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Polri dalam perannya menjamin keamanan:

  • Membangun komunikasi aktif dengan masyarakat; tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa saling percaya masyarakat dengan Polisi sehingga tumbuh rasa aman bagi mereka.
  • Meningkatkan koordinasi lintas sektoral; baik dengan pemda maupun aparat pengamanan daerah (seperti: Kodim, Satpol PP, Polsus kehutanan).
  • Melaksanakan proses problem solving; dalam pelaksanaan proses problem solving, Bayley (1999), mengemukakan ada empat bentuk kegiatan yang dikenal dengan sebutan CAMPS (Consultation, Adaptation, Mobilization, Problem Solving). Keempat bentuk kegiatan tersebut adalah :

1) Consultation: melaksanakan komunikasi sosial  dengan warga masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi sebagai dampak otda di lingkungannya;  melaksanakan komunikasi dengan LSM maupun organisasi sosial lainnya untuk memberdayakan peran mereka dalam memelihara kamtibmas di lingkungannya.

2) Adaptation: menggunakan cara-cara adat/ tradisi yang ada pada masyarakat tersebut dalam pemecahan masalah sosial akibat desentralisasi.

3) Mobilization: mengoptimalkan warga untuk turut aktif dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial sebagai dampak otonomi daerah; membangun Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) untuk efektifnya proses penanggulangan/ pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat; membangun  Balai Komunikasi Polisi Masyarakat (BKPM) melalui koordinasi/kerjasama dengan jajaran aparat pemerintah daerah, dengan seluruh anggotanya dari warga masyarakat setempat.

4) Pemecahan masalah: meningkatkan sistem patroli lingkungan yang dilaksanakan oleh warga setempat; pembentukan siskamswakarsa; mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.#

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s