Pluralisme Hukum dalam Paradigma Reformasi

Termasuk sebagai bagian dari penyelarasan paradigma reformasi adalah memahami “pluralisme hukum” dalam masyarakat dan mengupayakannya menjadi penyelesai bagi berbagai sengketa mereka.

Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu isu tertentu. Di era globalisasi seperti sekarang, diindikasikan tidak hanya oleh borderless state, tetapi juga borderless law, yaitu hukum dari wilayah tertentu dapat menembus wilayah-wilayah lain tanpa batas. Hukum internasional dan trans-nasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun, bahkan wilayah lokal yang manapun di akar rumput.  Dalam kenyataan empirik, khususnya dalam bidang perekonomian dan hak asasi manusia, kehadiran hukum internasional terlihat sekali pengaruhnya. Atau sebaliknya, bukan hal mustahil bila hukum dan prinsip-prinsip lokal diadopsi sebagian atau seluruhnya menjadi hukum berskala internasional.

Pemahaman ini penting sekali dipahami oleh semua komponen bangsa: pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat keseluruhan, agar tujuan reformasi yakni membangun civil society yang berkeadilan bisa diwujudkan. Dengan acuan pluralisme hukum ini, akan tumbuh kesadaran bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum, ada penyelesaian sengketa alternatif yang berbasis komunitas, hak-hak masyarakat adat dan lingkungan akan termajukan, hak-hak perempuan akan terpromosikan dan masyarakat akan lebih berdaya.#

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s